Menkominfo: Mobil Mewah Tak Pantas Diterima

JAKARTA, EPICENTRUM — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menilai para menteri tidak pantas untuk mengambil mobil dinas, apabila mobil tersebut terlampau mewah dan tidak mencerminkan sebagai bangsa Indonesia yang sedang berkembang. Walau demikian, Tifatul mengaku belum tahu mobil jabatan menteri yang akan dibagikan tersebut adalah mobil mewah.

"Saya rasa kalau mewah ya tidak pantas. Tetapi kata Pak Hatta (Hatta Rajasa, Menko Perkonomian) mobilnya tidak mewah, lebih sempit dari Camry," kata Tifatul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/12/2009).

Tifatul yang menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengaku belum tahu bahwa mobil dinas para menteri yang segera dibagikan tersebut bermerk Toyota Crown atau varian mewah produksi Toyota. Harga mobil tersebut sebesar Rp 600 juta hingga Rp 700 juta, plus pajak harga mobil itu menjadi antara Rp 1,2 miliar dan Rp 1,3 miliar.

Adapun harga Toyota Camry yang menjadi mobil dinas para menteri saat ini memiliki harga hanya setengah dari Toyota Crown. "Selama dua bulan saya menjadi menteri belum pernah pakai mobil dinas. Yang saya pakai adalah Toyota Fortuner, saya beli dengan hasil keringat sendiri," tandasnya.

Tifatul juga menyatakan dalam pandangan pribadi bahwa mobil dinas untuk para menteri adalah mobil milik negara sehingga hanya boleh dipakai pada saat tugas-tugas negara. Mobil tersebut tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi seperti untuk jalan-jalan yang bukan merupakan tugas dinas atau dipakai oleh keluarga. "Itu adalah aset negara, jadi harus dipakai untuk tugas-tugas negara," tandasnya.

Saat ditanya apakah dia akan menolak Toyota Crown sebagai mobil dinasnya, Tifatul mengaku belum tahu. Dia akan mencari tahu dulu apa benar Toyota Crown itu mobil mewah atau bukan. (PersdaNetwork/ ewa)

Ahmadinejad Tuding AS Dalangi Protes di Hari Asyura

TEHERAN, EPICENTRUM - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menuduh Amerika Serikat dan Israel berada di balik aksi protes anti-pemerintah yang mengakibatkan sedikitnya delapan orang tewas. Ia menyebut hal itu sebagai permainan yang memuakkan. 

"Iran telah melihat banyak permainan ini. Amerika dan Zionis adalah satu-satunya penonton dari sebuah drama yang mereka peragakan dan terjual habis. Sebuah permainan yang memuakkan untuk dilakukan," kata presiden seperti dikutip kantor berita IRNA.

Juru bicara Ali Larijani kepada televisi setempat mengatakan bahwa parlemen menginginkan peradilan dan badan-badan intelijen untuk menangkap orang-orang yang menghina agama dan menjatuhkan hukuman maksimum kepada mereka tanpa syarat. "Parlemen juga mengutuk adanya "komentar yang menjijikkan" oleh pemerintah Barat tentang kerusuhan hari Minggu, setelah mereka dengan suara bulat mengecam tindakan keras yang mematikan di Republik Islam ini."

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki juga mengeluarkan pernyataan keras. "Jika mereka (Inggris) tidak menghentikan komentarnya, mereka pantas ditampar mulutnya," kata Mottaki menurut kantor berita ISNA.

Kelompok garis keras memang marah untuk apa yang mereka lihat sebagai "penodaan" Hari Asyura tersebut oleh para pendukung oposisi. Mereka pun melancarkan kontra-demonstrasi yang menyerukan perlunya tindakan tegas terhadap para pengunjuk rasa.

KPU Jatim Buka Tender Logistik Pilkada

SURABAYA--Epicentrum: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur membuka lelang logistik untuk persiapan pemilihan gubernur Jawa Timur yang akan berlangsung 25 Juni 2008 mendatang.
"Meski masih beberapa bulan lagi, KPU Jatim mulai menyiapkan logistik, dengan membuka lelang terbuka," kata Anggota KPU Jatim Didik Supriyanto kepada wartawan di Surabaya, Jumat (14/3).
Diantara logistik yang disiapkan adalah alat pencoblosan, tinta, formulir pemilih, gembok, sampul, segel kertas suara dan alat kelengkapan TPS.
Untuk mempersiapkan pengadaan logistik itu, KPU membuka tender secara terbuka untuk perusahaan yang memiliki keinginan dalam pengadaan barang itu.
Pihak KPU Jatim menyiapkan anggaran pengadaan logistik ini sebesar Rp75 miliar, dana itu diambilkan dari dana APBD jatim yang masuk ke KPU. Pada akhir April diharapkan sudah mendapatkan perusahaan yang siap membuat logsitik tersebut, sehingga awal Mei sudah bisa didistribusikan ke seluruh daerah di Jawa timur. (FL/OL-06/E-1)

Catatan Kelam itu Ikut Pergi Bersama sang Jenderal

BUNYI sirene mobil jenazah semakin jelas terdengar ketika arak-arakan pengantar jenazah mantan Presiden Kedua RI, Soeharto, memasuki Bandara Halim Perdana Kusumah, Senin (28/1).
Sejumlah anggota masyarakat tampak berdiri di sepanjang bahu jalan, seolah ingin menyampaikan penghormatan terakhir bagi mantan penguasa Orde Baru.
Letusan rasa haru tidak terbendung ketika mobil jenazah yang membawa jasad Sang Jenderal melintas. Sebagian dari mereka tampak terdiam. Tidak lama, air mata berjatuhan.
'Selamat jalan, Pak Harto. Selamat jalan.' Demikian bunyi beberapa spanduk yang mereka bawa, seolah ingin dibaca sang Jenderal Besar.
Di sudut lain jalan menuju bandara, beberapa pelajar juga terlihat menunggu iring-iringan itu dengan setia. Mereka mengangkat telapak tangan kanan mereka ke dahi, memasang sikap hormat ala prajurit ke arah iring-iringan.
Wafatnya Soeharto, pada Minggu (27/1), memang menyisakan catatan tersendiri yang patut dikenang bangsa Indonesia. Perintah untuk menaikkan bendera Merah Putih setengah tiang serta pernyataan resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkabung selama tujuh hari membuktikan bahwa bangsa ini memang masih menaruh simpati kepada penguasa rezim Orde Baru itu.
Meski ada sederet catatan hitam memenuhi portofolio Soeharto sepanjang 32 tahun masa kepemimpinannya, saat ia pergi, bangsa ini kehilangan.
Soeharto memang dikenal sebagai sosok presiden yang memiliki gaya kepemimpinan otoriter dan bertangan besi. Ia tidak segan-segan menunjukkan kekuasaannya sebagai orang nomor satu di Indonesia kepada penentang, rival politik, atau orang yang ingin 'menggoyang-goyang' kebijakannya.
Lihat saja, bagaimana peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974) meletus. Aksi mahasiswa yang ketika itu menentang 'penjajahan ekonomi' Jepang atas Indonesia berakhir menjadi tragedi yang menelan korban 11 orang meninggal dan 300 orang luka-luka.
Tentunya, banyak keluarga korban yang kehilangan dan terluka hatinya ketika itu. Demikian pula, ketika peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984 terjadi. Peristiwa itu bermula dari diadakannya tablig akbar di Jalan Sindang oleh Amir Biki, salah seorang tokoh masyarakat setempat, yang dalam ceramahnya menuntut aparat keamanan untuk membebaskan empat orang jemaah Mushola As Sa'adah yang ditahan (Tempo Interaktif, 17 Juni 2004).
Situasi tersebut berkembang begitu cepat sampai terjadi penembakan yang menimbulkan korban sebanyak 79 orang, dengan rincian 24 meninggal dan 55 luka-luka.
Belum lagi pada tragedi Trisakti dan Semanggi I yang meletus pada akhir kepemimpinannya. Betapa banyak orang yang kehilangan orang yang dicintai, tanpa bisa berbuat apa-apa.
Namun The Smiling General sudah tiada. Catatan itu pun seolah terbawa pergi bersamanya. Kasus-kasus pidana yang menyangkut dirinya pun secara hukum gugur. Tinggal bagaimana kasus perdata yang hingga sekarang belum terselesaikan.
Apakah kasus-kasus itu nantinya akan diwariskan kepada keluarga mantan penguasa Orde Baru tersebut,Walahualam.

Pemimpin ideal
Tapi, sebagai pemimpin bangsa sekaligus jenderal besar, Soeharto memang dikenal sebagai figur yang mudah tersenyum dan tidak pernah menampakkan rasa kekesalan dalam bentuk emosi. Namun siapa sangka di balik keramahannya, Soeharto ternyata handal merancang suatu pemerintahan yang melanggengkannya selama 32 tahun.
Wakil Ketua DPR AM Fatwa menilai, "Sistem pemerintahan Soeharto memang sengaja didisain untuk mengemas pemerintahan dalam sistem yang otoriter."
Itu terlihat dari bagaimana ia melakukan pengerdilan demokrasi dalam bentuk perampingan partai politik (parpol). Sistem multipartai yang sebelumnya dianut RI dipangkas hanya menjadi dua partai, ditambah satu golongan, yakni Golongan Karya. Itu secara nyata merupakan pengebirian terhadap alam demokrasi bangsa ini. Rakyat jadi tidak memiliki pilihan, ditambah pendidikan politik yang tidak berlandaskan kebebasan berpikir sehingga bangsa ini menjadi apatis, dan tidak berusaha berpikir kritis.
Tidak berlebihan bila AM Fatwa mengatakan, "Sistem demokrasi yang dibentuk Soeharto terkesan bohong-bohongan."
Namun, sebagai bangsa yang arif dan bijaksana, masyarakat memang sudah sepatutnya melihat beberapa catatan positif yang diukir mantan Presiden Soeharto.
Misalnya bagaimana ia berhasil menghadapi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Negara Islam Indonesia, yang ketika itu merongrong kedaulatan serta keutuhan bangsa karena tidak sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Kini, di luar pro dan kontra mengenai dirinya, ketika melihat bagaimana isak tangis, dan kesetiaan sebagian anggota masyarakat yang ditunjukkan dengan berbondong-bondong ikut mengantarkan jasadnya sebelum ke tempat peristirahatan terakhir, kita jadi bertanya, apakah memang sosoknya adalah yang paling diterima sebagai pemimpin di negeri ini?
Walaupun di masa pemerintahannya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi, pengebirian hak politik rakyat dilakukan, apakah memang seharusnya demikian idealnya memimpin negeri ini?
Sebab seperti dipaparkan Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti Angga Kurnia Imban, Soeharto bagi dirinya seorang jenderal besar. Yang dalam masa kepemimpinannya berperan besar dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Bahkan, di bidang politik, kebijakan membuat dua parpol dinilai mahasiswa tersebut melahirkan stabilitas dalam negeri.
"Di bidang politik, kebijakan dua parpol menimbulkan stabilitas yang baik di dalam negeri. Selain itu, peran Soeharto pada swasembada pangan di Indonesia cukup besar," papar Angga.
Namun memang penting menjadi catatan bahwa pendekatan militeristik yang dilakukan pemerintah pada masa Orde Baru perlu diminimalisasi pada masa mendatang.
Seperti diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum, pendekatan militeristik pada era Orde Baru harus dijadikan tolak ukur dalam menentukan pemimpin bagi Indonesia di masa mendatang.
Menurutnya, kasus-kasus yang terjadi di masa Soeharto harus menjadi hikmah dan pelajaran bagi pemimpin bangsa baik di tingkat nasional maupun daerah. "Yang terbaik adalah pemimpin yang bekerja atas dasar sistem yang baku dan kokoh," ujarnya.
Anas juga menambahkan bahwa seorang pemimpin bukan menjadikan dirinya sebagai hukum dan kekuasaan yang melebur pada pribadinya.
Tanggapan tentang hal ini juga datang dari AM Fatwa. Menurutnya, seorang pemimpin yang tepat untuk saat ini adalah orang yang mampu menjalankan roda reformasi. Ia juga menambahkan bahwa di masa mendatang, pemimpin harus mampu menyejahterakan rakyat dari berbagai bidang.
"Ia harus menjalankan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mampu memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat, " paparnya.
Di bidang pendidikan, AM Fatwa juga menambahkan bahwa pemimpin Indonesia ke depan harus mampu mewujudkan anggaran 20% bagi pendidikan.
Hal senada juga disampaikan Hariman Siregar, "Idealnya pemimpin itu harus satu kata dengan perbuatannya."
"Harus bijak terhadap rakyat, tidak seperti pemerintah yang saat ini terkesan ragu-ragu," tambah Presiden Mahasiswa Trisakti, Angga Kurnia.Tim Rostrum IISIP Jakarta/T-1

Hitam Putih Pak Harto

PAK HARTO, Bapak Orde Baru (Orba), orde keemasan bangsa Indonesia, yang sekaligus merupakan masa kelam praktik demokrasi Indonesia.
Dengan kepemimpinannya yang bisa dibilang serbaotoriter, banyak aktivis dan rival politik Pak Harto, lebih memilih 'jalur aman' daripada menjalankan aktivitas politik.
Kenyataan seperti itu, antara lain, menyebabkan Pak Harto langgeng selama 32 tahun sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Sebagai orang yang berangkat dari militer, memang tampak kekuatan nyata Pak Harto ada pada militer. Sebut saja kasus Malari pada era 1970-an, Tanjung Priok, Trisakti, Semanggi I, hingga Semanggi II, sang Jenderal besar banyak menggunakan kekuatan militer, untuk 'menghalau' para mahasiswa yang ada di baris terdepan saat mendobrak Orde Baru.
Padahal, dalam sejarah perjuangan Indonesia, gerakan mahasiswa sering kali menjadi tonggak perjuangan. Seperti halnya Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Gerakan mahasiswa yang pada saat itu menuntut Pak Harto turun dari jabatannya ternyata membawa korban tewas empat mahasiswa yang berkampus di sekitar Grogol tersebut.
Tapi kali ini, penembakan tersebut tidak berhasil membungkam mahasiswa. Mereka justru bersatu, bergerak menuju Gedung MPR/DPR, menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab. Tidak terhitung, berapa jumlah mahasiswa yang terluka dalam perjuangannya menduduki Gedung MPR/DPR. Akan tetapi, peristiwa berdarah tersebut dicatat sebagai cikal bakal lahirnya kebebasan demokrasi untuk mengeluarkan pendapat setelah sekian lama terbelenggu.
Gerakan tersebut tercatat sebagai awal lahirnya reformasi yang mengantarkan banyak tokoh menuju kedudukan nomor satu di negeri ini.
Kini, sang Smiling General telah pergi. Semua tertunduk dan kembali membuka catatan, kenapa kita menangis saat ia menghadap sang Khalik?
Pak Harto memang kontroversial. Di antara sekian banyak catatan yang membuat geram aktivis, khususnya dari golongan muda, ia tetap merupakan sosok yang paling bertanggung jawab dalam menyelamatkan Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang diembannya, Pak Harto berhasil menghalau paham komunis dan upaya pembentukan Negara Islam Indonesia (NII) yang ketika itu mengancam NKRI.
Acungan jempol datang dari mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad, yang menilai kemampuan diplomatik Soeharto juga patut diacungi jempol, terbukti dengan kesuksesannya mengakhiri konfrontasi antara Indonesia dan negara tersebut.
Di bidang perekonomian, pertumbuhan ekonomi RI di bawah kepemimpinannya juga mengundang decak kagum negara tetangga. Pak Harto bahkan sempat mengantarkan Indonesia menjadi negara yang disebut sebagai 'Macan Asia'.
Di tingkat regional, khususnya di Asia Tenggara, Pak Harto lebih fokus menggalang kerja sama perekonomian daripada membangun politik mercu suar.
Sepak terjang Pak Harto dalam 32 tahun kepemimpinannya memang bisa dikatakan ideal untuk bangsa yang ingin tinggal landas. Tidak berlebihan jika ia dijuluki sebagai Bapak Pembangunan yang berhasil memajukan negara Indonesia dalam bidang pertanian dan perikanan melalui program kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa (kelompencapir) sehingga Indonesia menjadi negara agraris dan penghasil beras terbanyak di Asia Tenggara pada saat itu.
Dualisme sisi kepemimpinan itulah yang masih menjadi polemik bagi bangsa Indonesia. Satu sisi bangsa ini masih butuh seorang figur yang mampu memimpin negeri ini secara tegas. Tapi ketegasan yang jangan disalahartikan, bahkan disalahpraktikkan sebagai kemampuan memaksa yang ujung-ujungnya bersifat otoriter.(T-1)
Oleh: Irfan Maullana, Mahasiswa Komunikasi IISIP, Jakarta

Imbas Pemberitaan Massal

Banyak hal yang bisa diteliti dan dipelajari dari berita seputar wafatnya mantan penguasa rezim Orde Baru Soeharto membuat hampir seluruh media massa di Indonesia terfokus pada peristiwa itu, bahkan sampai menggeser jadwal acara di sejumlah stasiun televisi, termasuk acara prime time.
Memang semua pemberitaan itu hampir seragam karena demikianlah faktanya. Baik media cetak maupun elektronik, semua media memosisikan Soeharto sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam 32 tahun era kekuasaan Orde Baru.
Tapi, ada juga yang spesial, misalnya dengan menyebut nama Soeharto dengan 'Pak Harto' ataupun 'HM Soeharto'. Padahal, saat ini belum pernah kita mendengar istilah 'Pak Yudhoyono' atau 'Pak Kalla' untuk menyebut presiden dan wakil presiden kita.
Sedikit banyak, hal itu mengindikasikan munculnya kembali semangat Orde Baru sepeninggalan Soeharto. Kekhawatiran lainnya adalah para elite pers dan politik nasional masih saja berada di bawah bayang-bayang Soeharto.
Tak ayal, Bapak Pembangunan itu banyak mendapat puja dan puji dari seluruh lapisan masyarakat. Lalu bagai mana dengan media massa? Banyak kalangan menilai pemberitaan tentang wafatnya mantan orang nomor satu di Indonesia itu terlalu berlebihan karena dianggap tidak berimbang dan tidak objektif. Pasalnya, media hanya memandang dari kacamata kepentingan media itu sendiri meskipun beberapa kali tampak ada upaya untuk memberitakan secara berimbang dan objektif.
Namun nyatanya, media massa khususnya televisi, lebih tertarik untuk mengubur dosa-dosa 'The Smiling General' dan jasa-jasa semasa hidupnya.
Konglomerasi media massa di Indonesia telah mengantarkan masyarakat kita melupakan tragedi selama 32 tahun kekuasaan Soeharto. Berita-berita media massa, khususnya televisi, yang ada saat ini hanya bertujuan membangun kembali pencitraan positif keluarga Cendana dan cenderung mengesampingkan kasus hukum Soeharto. Itu berarti, reformasi 10 tahun yang bertujuan menegakkan hukum telah diubah arahnya oleh media massa dalam liputan-liputan mereka. Tentu itu bukan pelajaran yang baik bagi masyarakat Indonesia.
Imbas dari pemberitaan massal itu setidaknya mengubah opini publik tentang sosok Soeharto yang sebenarnya. Sesaat, masyarakat pun larut dalam simpati dan empati yang berlebih. Hal itu dapat kita lihat ketika iring-iringan rombongan pengantar jenazah disambut isak tangis masyarakat yang mengaku sejahtera kala Soeharto masih berkuasa.
Ironi memang. Ketika rakyat kita masih merindukan kejayaan masa lalu, ternyata media turut mengungkitnya tanpa memberitakan secara berimbang, dampak 32 tahun kepemimpinan Soeharto.
Sejatinya, media massa kita adalah barometer yang paling berpengaruh di masyarakat yang dapat memberitakan segala sesuatunya dengan proporsional agar tidak terjadi erosi fakta yang dapat mengaburkan tujuan dan cita-cita reformasi bangsa ini.
Apalagi, dengan pemberitaan secara berlebihan, publik bisa juga dirugikan karena mereka tidak dapat menikmati informasi reguler lainnya. Masyarakat jadi bertanya, mengapa wafatnya Soeharto begitu disorot? Begitu pentingkah nilai beritanya? Ada apa dengan media?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut, satu waktu bisa jadi terakumulasi menjadi sebuah opini publik baru, misalnya meskipun mantan presiden kedua itu telah wafat, ia meninggalkan warisan bagi bangsa ini, yaitu Orde Baru berkulit reformasi.(Andreanto/T-1)