SOLO--Epicentrum: Pemerintah harus membangun sekitar 70 waduk di sepanjang daerah aliran Bengawan Solo untuk membebaskan jutaan warga di bagian hilir dari banjir yang terjadi setiap musim hujan.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Joko Kirmanto di Solo, Rabu (12/3), selain membangun waduk, untuk mencegah banjir juga harus dilakukan penanganan konservasi lingkungan hutan di sepanjang daerah aliran sungai.
Oleh karena itu, dia minta para kepala daerah duduk bersama untuk menyatukan visi di dalam program penanganan banjir secara terpadu. Dengan demikian langkah yang diambil bisa sinergi dan pelaksanaannya tidak memunculkan kerancuan.
Dia juga mengharapkan segera dibuat master plan untuk pengelolaan sungai dan konservasi lingkungan di sepanjang daerah aliran sungai tersebut. "Harus ada penyatuan visi dan master plan yang pasti. Jangan sampai banjir terus terjadi ketika musim hujan dan kemudian mengalami kekeringan ketika kemarau tiba," katanya
Menteri PU juga menyatakan pemerintah pusat prihatin dengan masih banyaknya ruang di bantaran sungai yang digunakan untuk permukiman. Keberadaan permukiman menyalahi aturan dan merusak lingkugan sungai.
"Sebab fungsi bantaran sungai adalah untuk jalan air. Jadi harus dikosongkan. Karena itu, para bupati tidak boleh mengeluarka izin. Mestinya harus dibuatkan perda (peraturan daerah), lalu di tempelkan di alun-alun dan tempat terbuka lain sebagai peringatan agar masyarakat tidak lagi melanggar," ujar Menteri PU sembari menunjuk kasus pemukiman di sepanjang bantaran Bengawan Solo wilayah Bojonegoro, Jawa Timur, yang selalu diterjang banjir setiap musim hujan.
Dalam rapat koordinasi dengan 18 bupati dan wali kota Menteri PU juga mengingatkan agar mereka memberdayakan masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai sehingga warga tidak lagi bercocok tanaman semusim yang tidak mendukung pelestarian atau pengelolaan lingkugan. Mereka bisa menanam tanaman keras.
Sementara itu, Bupati Wonogiri Begug Poernomosi sebagai penguasa wilayah hulu Bengawan Solo menyatakan, penyelamatan lingkungan sekitar sungai tidak bisa ditunda lagi. "Harus dimulai sejak sekarang, semua kepala daerah di wilayah daerah aliran sungai harus duduk bersama dalam komando Menteri PU untuk menyikapi lingkungan sungai yang sudah rusak," ujarnya. (WJ/OL-01/E-1)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar