RAMALLAH, EPICENTRUM — Otoritas Palestina menolak desakan Amerika Serikat untuk memulai kembali perundingan dengan Israel mengenai perbatasan dan masa depan negara Palestina merdeka.
Seruan yang disampaikan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton pada hari Jumat (8/1/2010) itu ditolak, lantaran di dalamnya tidak membahas pembekuan permukiman baru Yahudi.
Menlu Hillary mengatakan, AS sedang berupaya bersama Israel dan Palestina, juga negara-negara Arab untuk memulai kembali perundingan perdamaian sesegera mungkin tanpa syarat.
Namun, juru runding Palestina, Saeb Erekat, menilai Hillary telah mengabaikan posisi Arab yang mewajibkan Israel membekukan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur, serta mengakui solusi dua negara berdaulat, yakni Israel dan Palestina merdeka.
"Bagaimana kami bisa berunding mengenai perbatasan-perbatasan negara Palestina, sementara buldoser dan permukiman Israel terus memakan tanah tempat kami akan ingin mendirikan negara kami di atasnya?" ujar Erekat prihatin.
Ia menambahkan, perluasan pembangunan permukiman Yahudi harus dihentikan terlebih dahulu sebelum perundingan dimulai lagi. Ini untuk memberi kesempatan bagi tercapainya hasil yang memuaskan untuk semua pihak.
Erekat menegaskan bahwa perundingan harus dimulai dari titik berhentinya perundingan di masa pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Ehud Olmert. (sumber: KOMPAS.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar